Penelitian Fitra : Masyarakat Dorong Pemerintah Implementasi Anggaran Gender

KBR, Jakarta - Penelitian Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) menunjukkan bahwa masyarakat sipil terbukti ikut mendorong  implementasi Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).

Keterlibatan organisasi yang dibentuk masyarakat juga membuat banyak usulan program dan kegiatan dapat diakomodasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Perwakilan dari Seknas FITRA, Misbah Hasan, mengatakan bahwa penelitian ini juga memperlihatkan adanya dukungan dari masyarakat sipil pada Pemerintah Daerah (Pemda) agar bisa bergerak efektif.

Kegiatan yang selama ini dilaksanakan oleh masyarakat di daerah bermacam-macam, mulai dari melakukan audit sosial terhadap kebijakan yang sedang berlangsung, hingga menjadi pusat pengaduan terhadap permasalahan yang dialami warga.

“Sebagai contoh, pembuatan akta lahir bagi anak yang orang tuanya menikah siri di kota Palu terealisasi berkat usulan dari forum perempuan setempat. Begitu juga dengan pelatihan bagi ibu-ibu rumah tangga dengan pemberian modal masing-masing sebesar Rp 1 juta berhasil direalisasikan dari APBD Palu tahun 2013,” ujar Misbah Hasan.

Penelitian Fitra ini dilakukan di Sulawesi tepatnya di 4 provinsi, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Selatan.

Hampir 14 tahun sejak Inpres nomer 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender (PUG) diberlakukan, namun PPRG di Indonesia baru mulai dilaksanakan secara efektif sejak tahun 2010 dengan keluarnya berbagai kebijakan yang menyangkut gender.

Editor: Luviana