Lindungi Konsumen, Perketat Masuknya Baju Bekas Impor

KBR, Jakarta- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta pemerintah untuk memperketat pengawasan masuknya baju impor bekas ke pasaran.

Pengurus Harian YLKI Husna Zahir mengatakan, barang bekas impor dinilai bertentangan dengan UU perlindungan konsumen. Dalam UU tersebut pelaku usaha dilarang memperjualbelikan barang yang tidak sesuai mutu. Namun, jika barang tersebut sudah masuk ke pasaran, pemerintah akan berhadapan dengan hak konsumen dalam menentukan pilihan, sehingga sulit untuk menindak hal itu

"Kalau kita berbicara konsumen barang-barang yang beredar di Indonesia, adalah barang-barang yang legal, baik, layak kemudian tidak membahayakan. itu tanggungjawabnya ada di semua pihak, baik yang memasukan barang atau yang mengawasi. Kalau memang sudah ada di pasar, konsumen memang memang punya hak memilih, masalahnya dia tahu apa tidak," kata Husna kepada KBR, Minggu (20/7)

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengklaim tidak bisa menghentikan peredaran baju bekas impor jika sudah masuk di pasaran. Menurut Kemendag jika ditindak maka akan bertentangan dengan UU perlindungan konsumen soal hak konsumen dalam menentukan pilihan. Padahal, potensi kerugian negara pertahunnya akibat baju bekas impor mencapai 3,162 milirar rupiah

Editor: Rony Rahmatha