Lembaga HAM Minta Jokowi Masukkan Isu HAM di 100 Hari Pemerintahannya

KBR, Jakarta – Sebuah Federasi Internasional untuk Hak Asasi Manusia atau FIDH dan LSM Kontras menyambut baik terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia 2014-2019. Penyelenggaraan Pemilu yang adil dan damai menurut lembaga ini merupakan sinyal baik bagi masyarakat di Asean.

FIDH meminta Joko Widodo-Jusuf Kalla dan kabinetnya untuk memasukkan penyelesaian persoalan HAM dalam 100 hari pertama masa jabatannya.

FIDH melalui juru bicaranya, Lahidji juga meminta Jokowi-JK untuk mengerjakan visi, misi dan program kerja HAM untuk Indonesia yang pernah diungkapkannya dalam kampanye Pilpres.

"Selama kampanye Pemilu, Jokowi berbicara pembicaraan tentang hak asasi manusia. Sekarang Jokowi harus menunjukkan bahwa dia bisa mengatasi persoalan ini, "kata Direktur Eksekutif KontraS Haris Azhar.

FIDH dan Kontras meminta Jokowi untuk mengambil langkah-langkah yang signifikan selama 100 hari pertama dalam rangka mengatasi tantangan hak asasi manusia utama Indonesia yaitu: menyelidiki pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh lembaga militer dan penegak hukum lainnya dan membawa ke pengadilan. Investigasi tersebut harus mengungkap keterlibatan militer dalam kerusuhan Mei 1998 di Sumatera Utara, Jakarta, dan Jawa Tengah dan penculikan serta penyiksaan terhadap 23 mahasiswa pro-demokrasi pada tahun 1997-1998.

Kedua, memberikan ganti rugi bagi para korban penyiksaan dan perlakuan kejam dan tidak manusiawi. Juga membentuk komisi penyelidikan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Selanjutnya membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Provinsi Aceh dan menjamin independensinya, transparansi, dan akuntabilitas. Terakhir melakukan tinjauan menyeluruh dari hukum yang mengatur kepemilikan tanah dan gunakan untuk memberikan kerangka hukum yang koheren yang melindungi hak atas tanah dan mengintegrasikan hak asasi manusia ke dalam perencanaan dan pelaksanaan investasi, pengembangan dan proyek-proyek infrastruktur.