Komnas HAM Buka Posko Pemantauan Pilpres

KBR, Jakarta - Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) membuka posko pemantauan kecurangan Pilpres. Anggota Komnas HAM, Maneger Nasution mengatakan pihaknya menerima aduan masyarakat terkait kecurangan Pilpres yang sistematis.

"Kalau terjadi manipulasi sistematis dan meluas artinya ini yang disebut kejahatan yang terorganisir, itu pelanggaran HAM. Misalnya ada aparatur negara membuat perintah secara sistematis ke bawah untuk melakukan manipulasi, itu jadi domain kami," jelas Maneger kepada KBR, Selasa (15/7) siang.

Maneger Nasution menambahkan Komnas HAM tidak akan mencampuri kewenangan Kepolisian dan Bawaslu. Komnas HAM akan menyerahkan laporan pidana kepada kepolisian dan laporan pelanggaran Pemilu ke Bawaslu.

Posko pengaduan dibuka di 6 kantor perwakilan Komnas HAM di Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Maluku, dan Papua. Posko akan dibuka sampai pelantikan presiden Oktober 2014 nanti.
Komnas HAM misalnya menemukan hak suara di rumah sakit pada Pilpres nyaris tidak terlayani. Anggota Komnas HAM, Roichatul Aswidah, mengatakan hampir semua pasien dan tenaga medis tidak bisa menyalurkan hak pilihnya. Kebanyakan tidak bisa mencoblos karena alasan administrasi.

"Sebenarnya KPU sudah membuat putusan bahwa saudara-saudara kita yang sakit bisa melaksanakan hak pilih di TPS terdekat, bisa masuk ke dalam. Tetapi soal administrasi di bawah mengalami hambatan karena sebagian besar susah atau belum memiliki A5 dan sebagainya," kata Roichatul lagi.

Anggota Komnas HAM, Roichatul Aswidah, juga menyesalkan KPU yang tidak aktif mendatangi pasien di ruang rawatnya.Komnas HAM telah mengawasi pemenuhan hak 13 kelompok rentan terutama penghuni rumah sakit, penghuni lapas, dan kelompok berkebutuhan khusus atau disabilitas.


Editor: Luviana