Koalisi Melawan Lupa Adukan KPU ke Ombudsman

KBR, Jakarta - Sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi Melawan Lupa mengadukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Komisi Ombudsman karena dinilai lemah melakukan klarifikasi atas salah satu Capres yang bermasalah dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

KPU memberikan respons melalui Ombudsman namun dinilai mengecewakan. Salah satu aktivis gerakan itu, Poengky Indarti mengatakan, selain dianggap besifat normatif, jawaban KPU juga menimbulkan dugaan praktik mal-administrasi dalam penyelenggaraan tahapan Pemilihan Presiden 2014.

“Kami (Koalisi Gerakan Melawan Lupa –red) akan tetap meminta pertanggungjawaban KPU untuk menjelaskan apakah KPU menindaklanjuti atas masukan yang sudah kami berikan terkait dengan jejak rekam Capres dan Cawapres yang punya dugaan pelanggaran HAM berat. Apakah KPU dalam kerjanya sudah memverifikasi dan mengklarifikasi dokumen-dokumen yang menunjukkan adanya dugaan keterlibatan Capres tertentu terkait dengan pelanggaran HAM berat. Kita akan meminta pertanggungjawaban itu ke KPU sampai pada tahap yang kami mampu,” katanya.

Sebelumnya, perwakilan Koalisi Gerakan Melawan memberikan surat aduan bernomor 348/SK-Kontras/VI/2014 ke Ombudsman saat jelang debat calon presiden dan calon wakil presiden putaran pertama, Senin (9/6). Perwakilan itu terdiri atas Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Imparsial, Setara Institut dan perwakilan korban pelanggaran HAM.


Editor: Luviana