Kemenko Perekonomian Minta Selesaikan Masalah Dwelling Time

KBR, Jakarta - Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perhubungan diminta mengontrol waktu sandar dan bongkar muat kapal atau dwelling time. Masih banyak permasalahan yang muncul akibat dwelling time yang terlalu lama.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung mencontohkan kendala yang menghambat yaitu, masalah infrastruktur yang belum selesai menuju Pelabuhan Tanjung Priok. Di sana masih ada masalah berputarnya truk karena tidak ada tempat parkir. Juga masih ada masalah-masalah yang ada di infrastruktur.

Lainnya, ada masalah-masalah yang terkait dengan software atau piranti lunak. Maka itu CT sudah minta Menteri Perdagangan untuk menggontrol memonitor satu demi satu permasalahan yang ada.

"Dan sampai saat ini menurut laporan semua under control," ujar Chairul Tanjung di Jakarta, Senin (21/7).

CT menambahkan akan kembali melakukan pengecekan ke Tanjung Priok setelah Lebaran. Hal ini guna memastikan masalah infrastruktur dan sofware tadi sudah terselesaikan.

Selain itu pemerintah juga telah melakukan rapat koordinasi dengan berbagai instansi untuk membahas masalah infrastruktur ini. Pemerintah menargetkan untuk memangkas waktu sandar dan bongkar muat kapal (dwelling time) di Pelabuhan Tanjung Priok menjadi 4 hari.

Untuk mencapai hal itu, pemerintah segera membentuk lima laboratorium pemangku kepentingan (minilab) standarisasi. Kelimanya yaitu minilab terkait dengan metodologi dan standarisasi, manajemen impor, perizinan impor untuk bahan pangan dan non pangan, minilab manajemen risiko, dan minilab pelayanan 24 jam x 7 hari.

"Kita minta 17 Agustus ini hanya ada satu standarisasi. Jadi nanti di Kementerian dan nanti kalau kita membahas dwelling time, yaitu dwelling time yang sudah distandarisasi itu," kata CT.

Dengan menekan dwelling time tersebut diharapkan ongkos logistik dapat menjadi lebih murah. Satu penyebab tingginya logistik adalah karena proses pemasukan dan pengeluaran barang di Pelabuhan.

Editor: Pebriansyah Ariefana