Kelompok Masyarakat Sipil Laporkan Dugaan Kecurangan Pilpres ke KPK

KBR, Jakarta – Kelompok masyarakat sipil pemantau pemilihan presiden, Selasa (15/7) hari ini mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membahas adanya dugaan politik uang dalam pelaksanaan Pilpres. Politik uang yang dimaksud berupa pengucuran uang kepada kepala daerah untuk mengubah hasil pemungutan suara.

Perwakilan kelompok masyarakat sipil, Haris Azhar mengatakan bahkan ada pihak dari salah satu calon presiden yang datang ke Papua dan menemui langsung pejabat daerah tersebut.

“Dugaan kami ada kepala daerah dan birokrasi yang berupaya merubah hasil Pilpres tanggal 9 Juli kemarin. Kami menyampaikan beberapa informasi yang kami dapat di lapangan termasuk yang di luar negeri, yang di Malaysia dan Hongkong. Yang kedua, kami juga menjelaskan beberapa model kejahatan, seperti politik uang dan juga intimidasi. Tapi yang dalam konteks ini, yang terkait dengan KPK yaitu terkait dengan politik uang,” kata Haris Azhar.

Selain itu mereka juga melaporkan dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdiknas) untuk mengeluarkan database nama-nama guru. Nama-nama guru tersebut kemudian dikirimi amplop seruan untuk memilih pihak tertentu dalam pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden. Haris Azhar mengatakan laporan ini berdasarkan keterangan dari Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI). Padahal database nama-nama guru tersebut seharusnya bersifat rahasia.

“Jadi kalau dipakai oleh Golkar waktu Pileg, dan dipakai oleh Capres nomor satu waktu Pilpres. Kami menduga bahwa ini ada keberpihakan dari dalam Kemendikbud terhadap Capres nomor satu. Makanya kami juga meminta KPK untuk melihat sampai sejauh mana abuse of power yang dipakai Kemendiknas dalam rangka menggunakan database itu untuk pemenangan Capres nomor satu,” kata Haris Azhar.

Selain itu, Haris Azhar sangat menyesalkan sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang tidak mau menerima mereka. Perwakilan Kontras dan Migrant Care berencana akan melaporkan hal ini ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).


Editor: Luviana