Jokowi-JK Harus Manfaatkan Bonus Demografi

KBR, Jakarta - Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla diharapkan mampu mengoptimalkan bonus demografi. Kepala Lembaga Demografi Universitas Indonesia Sonny Harry Budiutomo mengatakan, pada situasi bonus demografi, jumlah usia produktif lebih banyak daripada usia non-produktif seperti orang tua dan anak-anak.

Pemerintah harus memacu tumbuhnya investasi di sektor formal untuk menyerap tenaga kerja sebanyak mungkin. Namun, seiring dengan itu, peningkatan keahlian dan juga pendidikan juga harus terpenuhi. Sonny mencatat, usia produktif hanya 40 persen yang bekerja di sektor formal, sementara 60 persen di sektor informal.

"Meningkatkan skill, jadi orang itu tidak bisa berkembang produktif, kalau skill nggak lebih baik. Adanya investasi-investasi yang massif di sektor formal, jangan di sektor informal, jadi komposisi yang bekerja di sektor informal turun, yang bekerja di sektor formal naik," kata Sonny saat dihubungi KBR, (31/7).

Sonny menambahkan bila bonus demografi berhasil dimanfaatkan akan mampu memacu pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen. Dengan kondisi ini, Indonesia bisa keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah (middle income trap). Selain itu, pemerintahan mendatang juga diminta memperhatikan peran perempuan di pasar kerja.

Sonny menjelaskan kebijakan pengendalian kelahiran pemerintah saat ini tidak optimal berjalan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tidak efektif dalam mengelola anggaran dan program keluarga berencana.

Padahal, pada masa Orde Baru, program tersebut sukses dijalankan dan menghasilkan bonus demografi sejak 2012 hingga 2035. Minimnya program penyuluhan dan tenaga penyuluh menjadi salah satu penyebab gagalnya pengendalian kelahiran.

"KB kita kan kinerjanya stagnan, angka kelahiran kita kita tetap 2,6 anak per perempuan, nggak turun-turun terus pasangan subur berkontrasepsi nggak naik-naik hanya 57 persen," kata Sonny.

Sonny menambahkan pihaknya meminta pemerintahan mendatang membentuk kementerian kependudukan. Selain untuk membenahi pengendalian kelahiran, pos kementerian ini bisa fokus memanfaatkan bonus demografi dengan berkoordinasi dengan kementerian lain.

Menurutnya, melimpahnya usia produktif akibat bonus demografi harus dioptimalkan agar memacu pertumbuhan ekonomi.

Editor: Pebriansyah Ariefana