DPD RI Melihat UU MD3 Dibuat Secara Sembunyi-Sembunyi

KBR, Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman merasa proses penyusunan Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) terkesan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Irman mengakui bahwa DPD hampir tidak dilibatkan dalam proses pembuatan UU MD3.

Irman sebagai ketua DPD menganggap isi UU MD3 melanggar prinsip kesamaan di hadapan hukum (equality before the law) dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat 1. Hal ini Irman sampaikan di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (23/7) siang hari ini. Irman pun datang untuk mempersiapkan pengujian kembali UU MD3 bersama dengan KPK. Irman mengaku bahwa Ketua KPK Abraham Samad-lah yang berinisiatif mengundangnya untuk berdiskusi.


"Hal-hal yang berkaitan dan melanggar pasal konstitusi UU no. 27 ayat 1 dimana dikatakan di sana bahwasannya setiap warga negara sama kedudukannya di depan hukum dan negara, tanpa kecuali. Jadi kalo ada anggota dewan diberikan hak yang ‘kecuali’, kan tidak equality before the law atau kesamaan di hadapan hukum,” kata Ketua DPD Irman Gusman sebelum bertemu Ketua KPK, Rabu (23/7) siang. ]


Di sela-sela acara buka bersama dengan presiden SBY pada Senin (14/7) lalu, Irman juga sempat mengatakan bahwa isi UU MD3 terkesan seperti pembahasan buat DPR saja.

Sebelumnya, berdasarkan UU MD3 yang disahkan DPR 8 Juli lalu, KPK harus meminta persetujuan dewan kehormatan DPR sebelum memeriksa anggota DPR untuk kepentingan penyidikan kasus korupsi. Menurut Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perubahan UU MD3, undang-undang itu malah menghambat upaya pemberantasan korupsi. UU MD3 juga tidak memuat putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2013 tentang hak DPD dalam membuat undang-undang. Maret 2013 lalu, MK memberikan DPD hak yang sama dengan DPR, yaitu untuk hak untuk ikut menyusun dan membahas undang-undang atau hak legislasi.

Editor: Luviana