KBR, Jakarta- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta bakal layangkan gugatan warga negara atau Citizen Law Suit (CLS) kepada Menteri Tenaga Kerja. Ini menyusul banyaknya perusahaan yang tak bayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawannya setiap tahun.
Kuasa Hukum dari LBH Jakarta Ahmad Biky mengatakan, laporan pelanggaran pidana pada perusahaan tak memberikan dampak jera pelaku usaha melakukan praktik tersebut. Nantinya, kata Biky gugatan ini akan digunakan untuk mendesak agar pemerintah membuat kebijakan baru selain Peraturan Menteri yang ada. Sehingga perusahaan yang melanggar aturan bakal diberikan sanksi tegas.
"Polanya berulang, hampir setiap tahun kita buka posko THR, kita buka terus tetapi kemudian terjadi lagi. Tetapi kita meminta kepada pemerintah untuk mengawasi dan memastikan agar para pengusaha ini membayarkan, makanya kita akan menempuh upaya hukum lainnya misalnya dengan mengajukan gugatan warga negara atau CLS," kata Biky kepada KBR, Minggu (27/7)
Biky menambahkan saat ini baru satu dari 21 perusahaan saja yang mau membayarkan THR karyawannya. Ketika dikonfirmasi, kata Biky pelaku usaha berdalih banyak dari karyawan mereka yang belum berhak mendapat THR, ataupun kondisi keuangan perusahaan yang sedang sulit.
Sebelumnya, hingga Jumat LBH Jakarta menerima aduan 21 perusahaan yang belum membayarkan THR untuk total 610 karyawan. LBH juga akan melaporkan perusahaan ke pengawas di Dinas Tenaga Kerja untuk disidik dan diseret ke pengadilan bila tetap tidak memenuhi kewajibannya.
Editor: Antonius Eko
