KBR, Jakarta - Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) meminta Jokowi-JK memasukkan orang pro-masyarakat adat dalam kabinetnya. Orang-orang ini terutama untuk posisi Menteri Kehutanan dan Menteri Dalam Negeri.
AMAN adalah kelompok yang mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi sejak awal Mei. Sekjen AMAN, Abdon Nababan, mengatakan masalah yang dihadapi masyarakat adat paling banyak ada di Kementerian Kehutanan. Masalah-masalah ini misalnya hak atas wilayah adat dan konflik lahan dengan perusahaan.
"Jangan sampai kebetulan, misalnya di Kementerian Kehutanan, jangan sampai di sana menteri yang ditunjuk tidak tahu persoalan bahkan yang anti masyarakat adat. Kan bahaya," ujar Abdon ketika dihubungi KBR, Rabu (23/7) siang.
“Tentu Kemendagri juga penting. Soal administrasi kependudukan, soal posisi penganut agana-agama asli, begitu ya," tambah Abdon lagi.
Kata Abdon Nababan, Jokowi-JK juga perlu memasukkan orang pro masyarakat adat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), Bappenas, serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Abdon mengatakan pihaknya siap bila diajak berkonsultasi oleh Jokowi-JK soal orang-orang yang dinilai cocok.
Editor: Antonius Eko
