Akbar Tanjung: Munas Golkar Belum Bisa Dilakukan

KBR, Jakarta - Petinggi Partai Golkar menilai usulan untuk mengadakan Musyawarah Nasional (Munas) luar biasa belum dapat dilakukan. Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung beralasan, untuk melaksanakan Munas, diperlukan rekomendasi dari dua per-tiga Dewan Pengurus Daerah (DPD). Selain itu, bekas Ketua Partai Golkar ini juga menyebut, untuk melakukan Munas luar biasa penggantian ketua umum Golkar harus melalui tahapan. Salah satunya rekomendasi Munas 2010 di Pekan Baru telah memutuskan bahwa Munas selanjutnya bakal dilangsungkan tahun depan.

"Untuk melakukan perubahan rekomendasi Munas itu hanya mungkin instansinya adalah Munas Luar Biasa, untuk diadakannya Munas Luar Biasa memerlukan prosedur yang cukup ketat dan harus mendapatkan dukungan dari 2/3 provinsi minimal atau sekurang-kurangnya. Yang saya ketahui sebagaian besar menghendaki Munas dilakukan di tahun 2015, tidak dipercepat tahun 2014 dan tidak diperlukan Munas Luar Biasa karena tidak ada alasan untuk melakukan Munas Luar Biasa," ungkap Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tanjung, Senin (28/7/ 2014).

Sebelumnya, muncul wacana melakukan Munas Luar Biasa akibat kekalahan kandidat presiden yang didukung partai Golkar, Prabowo-Hatta. Wacana Munas luar biasa itu digulirkan oleh kader pendukung Jusuf Kalla yang sukses menjadi wakil presiden terpilih. Salah satu nama yang menggulir wacana itu adalah Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono. Agung meminta DPP Golkar wajib menyelenggarakan rapat pimpinan nasional untuk mengevaluasi kepemimpinan partai berlambang beringin tersebut.



Editor: Luviana