Untuk Kali Pertama, PBB Periksa Catatan HAM Indonesia

KBR68H, Jakarta - Wahid Institute berharap pemeriksaan catatan HAM Indonesia oleh PBB dapat membuat pemerintah peduli terhadap penegakan HAM di Indonesia. Untuk kali pertama, Komite HAM PBB akan memeriksa catatan HAM Indonesia pada 10 dan 11 Juli mendatang.

Koordinator Advokasi Wahid Institute, Subhi menilai, selama ini Pemerintah tidak pernah bertindak nyata dalam penegakan HAM, semisal dalam menjamin kebebasan beragama di tengah masyarakat. Salah satu kasus yang dia soroti adalah pelarangan ibadah haji bagi jemaah Ahmadiyah oleh Pemkab Tasikmalaya, Jawa Barat.

"Ya sudah banyak buktinya. Hampir selama 10 tahun pemerintahan SBY ini apa sih yang dilakukan untuk menjamin penegakan hukum dalam menjamin kebebasan beragama misalnya. Yang ada justru hanya keprihatinan kemudian pernyataan-pernyatan yang normatif. Tapi apa itu dilaksanakan oleh aparat negara di lapangan? Tidak ada. Ini bukan pesimisme tapi memang sudah ada buktinya," ujarnya saat dihubungi KBR68H.

Pemeriksaan catatan HAM oleh PBB itu bagian dari persetujuan Indonesia untuk melaksanakan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Nantinya, Komite yang terdiri dari 18 ahli independen internasional akan bertanya kepada delegasi Indonesia soal pelaksanaan dan perlindungan HAM.

Editor: Suryawijayanti