Pengamat : UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Mandul

KBR68H, Jakarta - Pengamat Pertanian menilai UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani tidak efektif meningkatkan kesejahteraan petani.(Baca: Pemerintah: RUU Perlindungan Petani Untungkan Petani Gurem)

Pengamat Pertanian Andreas Maryoto mengatakan, pemerintah akan kesulitan mengimplementasikan UU tersebut karena akan beradu kepentingan dengan pemerintah daerah soal pengadaan lahan pertanian. Menurut dia, meskipun sudah memiliki Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri, UU itu tidak bisa menjamin kesejahteraan petani.(Baca: DPR Sahkan RUU Perlindungan Pemberdayaan Petani)

"Saya tetap melihat itu hanya di atas kertas saja, implementasinya sulit. Kalau kita sekarang di lapangan, petani hanya ingin kepastian soal pupuk, bukan soal harga lebih ke kepastian pasokan, sebetulnya gampang, itukan hanya soal permainan. Saya sepakat UU itu mandul," ujar Pengamat Pertanian Andreas Maryoto saat dihubungi KBR68H.

Sebelumnya, DPR mengesahkan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menjadi sebuah undang-undang. DPR mengklaim UU ini memberikan perlindungan kepada semua petani tanaman pangan dan hortikultura, termasuk proteksi usaha tani dari fluktuasi harga dan ekonomi biaya tinggi.

Editor: Nanda Hidayat