PBB Minta Pemerintah Tuntaskan Kasus Munir

KBR68H, Jakarta - Komite Hak Asasi Manusia PBB memberikan hasil rapor buruk bagi penuntasan kasus orang hilang di Indonesia. Kordinator Kontras Haris Azhar yang turut hadir dalam sidang Komite HAM di Jenewa Swiss mengatakan, Komite HAM meminta Pemerintah Indonesia untuk membentuk tim khusus guna menyelesaikan kasus HAM yang belum tuntas. Seperti kerja pemerintah untuk mengungkap kasus pembunuhan aktivis HAM Munir. Hingga kini hasil pengusutan masih belum jelas.

"Soal kasus mereka memberikan catatan keras ya. Seperti kasus Munir yang tidak tuntas, kasus orang hilang yang tidak selesai. Mereka merekomendasikan agar ada semacam tim bersama dari Komnas HAM dan Kejaksaan untuk segera menuntaskan kasus penghilangan orang secara paksa dan kasus Munir," jelasnya saat dihubungi KBR68H, Senin (29/7)

Kordinator Kontras Haris Azhar menambahkan, Komite HAM PBB juga meminta Pemerintah Indonesia untuk segera menghapuskan hukuman mati dengan meratifikasi protokol tambahan tentang hak sipil dan politik.

Sebelumnya Komite HAM PBB melakukan sidang di Jenewa Swiss terkait evaluasi pelaksanaan ratifikasi konvensi HAM di beberapa negara. Indonesia menjadi salah satu negara yang dievaluasi. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah Indonesia.
 
Editor: Suryawijayanti