Ngotot Terapkan Kurikulum 2013, Sekolah Rentan Korupsi

KBR68H, Jakarta - Federasi Serikat Guru memprediksi diskriminasi penerapan kurikulum 2013 bisa memicu korupsi di dunia pendidikan. Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia Retno Retno Listyarti beralasan banyak sekolah memaksa menerapkan kurikulum itu pekan depan.

Penerapan itu tanpa bantuan dana pemerintah. Akhirnya sekolah dipaksa mencari dana tambahan di luar dana pemerintah. Ia mencontohkan ada setidaknya 10 Sekolah Menengah Pertama yang akan melakukan itu di Jakarta.

"Kalau untuk Jakarta alasannya dulu bayaran SMA sekolah reguler itu rata-rata 200. Setelahnya mendapat berkas BOP 400, jadi mau ditalangin melalui dana BOP. Cukup kata mereka. Tapi SMA kan tidak. Lalu, SMA juga akan memperoleh dana BOS 1 juta setiap anak per tahun. Jad, itulah alasan untuk kurikulum 2013. Ini untuk yang tidak ditunjuk dananya bilangnya dari situ. Ini kekisruhan bagaimana nanti penggunaan ganda keuangan tidak dapat dielakkan karena dengan alasan menerapkan kurkulum 2013," ungkap Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia Retno Retno Listyarti di kantor Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.

Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia Retno Retno Listyarti menambahkan, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur malah mewajibkan semua SMP menerapkan kurikulum 2013. Ini juga terjadi dengan sekolah-sekolah di kota Batam, Kepulauan Riau. Padahal, tidak semua sekolah mendapat bantuan dana dari pemerintah.

Editor: Suryawijayanti