Gagal Panen Petani akan Diganti Pemerintah

KBR68H, Jakarta – Pemerintah bakal memberi ganti rugi pada petani yang gagal panen akibat kejadian luar biasa.

Menteri Pertanian Suswono mengatakan, ganti rugi itu merupakan bagian dari kemudahan-kemudahan program pemerintah bagi petani. Ini sesuai dengan Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang baru saja disahkan.

“Kebijakan atau penanganan; satu, prasarana dan sarana produksi pertanian. Dua, kepastian usaha. Tiga, harga komoditas pertanian, empat, penghapusan praktek ekonomi berbiaya tinggi, lima, ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa, enam, sistem peringatan dini dan penanganan dampak perusahaan iklim dan tujuh asuransi pertanian. Sementara itu, strategi pemberdayaan petani dilakukan melalui kebijakan dan pelaksanaan, satu pendidikan dan pelatihan, dua penyuluhan dan pendampingan, tiga, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian,” ungkap Menteri Pertanian Suswono di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa (9/7).

Menteri Pertanian Suswono menambahkan, pemerintah berjanji akan segera menuntaskan turunan undang-undang ini. Undang-undang tersebut mengamanatkan penyusunan dua peraturan pemerintah dan lima peraturan menteri. Suswono yakin, Undang-undang baru ini akan memperkuat perekonomian petani. Sebab Undang-undang itu, pemerintah wajib mengizinkan petani mengolah tanah terlantar milik negara. Petani juga diberikan keringanan hukuman jika meng-alih-fungsikan lahan untuk pertanian.

Editor: Anto Sidharta