DPR: Ada Kerugian Negara di Semua Kementerian

KBR68H, Jakarta – Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) Dewan Perwakilan Rakyat menemukan kerugian negara hampir di semua kementerian dan lembaga.

Kepala BAKN Sumaryati Aryoso mengatakan, kerugian itu berupa tidak terpakainya pencairan dana Bantuan Sosial sebesar Rp 1,9 triliun. Anggaran itu belum disetor ke khas negara. Selain itu, belanja barang dan modal juga mengakibatkan kerugian negara di 72 Kementerian dan lembaga.

“Realisasi belanja barang dan modal di akhir tahun 2012 sebesar 1,31 triliun rupiah tidak sesuai dengan realisasi fisik. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja barang dan modal sebesar 546,01 miliar rupiah. Kerugian pembayaran sebesar 273,40 miliar rupiah, kemahalan harga pekerjaan sebesar 273,4 miliar rupiah, kemahalan harga pekerjaan sebesar 234, 9 miliar rupiah, belanja barang yang berindikasi fiktif sebesar 7,56 rupiah,” ungkap Kepala BAKN Sumaryati Aryoso di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa (9/7).

Kepala BAKN Sumaryati Aryoso menambahkan, ada  penyimpangan belanja perjalan dinas sebesar hampir Rp 40 miliar rupiah. Menurut Aryoso, kerugian negara juga muncul akibat penarikan pajak minyak dan gas dengan tariff lebih rendah serta tunggakan pajak tersebut. Total kerugian negara akibat itu semua lebih dari Rp 2,6 triliun

Editor: Anto Sidharta