BBM Mobil Dinas Pakai Uang Pribadi, Jangan Percaya!

KBR68H, Jakarta - LSM FITRA mendesak Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan larangan penggunaan mobil dinas di luar kepentingan kerja. Ini menyusul banyaknya kepala daerah yang membolehkan pejabatnya menggunakan mobil dinas pada masa libur, seperti Lebaran, Natal dan libur tahun baru.

Direktur Investigasi dan Advokasi Fitra, Uchok Sky Khadafi mengatakan, larangan itu harus tertuang dalam bentuk peraturan menteri dan bukan sebatas surat edaran. Kata dia, penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi sama halnya memboroskan anggaran negara.

"Apa jaminannya kita bisa lihat kalau uang itu, uang pribadi dia, bukan uang negara atau uang kas daerah. Kan tidak ada, itu hanya omongan saja di publik, itu hanya wacana saja di depan publik. Untuk menaklukan, untuk mengelabui publik bahwa BBM mobil dinas itu dipakai uang pribadi. Kita tidak percaya itu, mereka banyak mengelabuinya dibanding benarnya," ujar Uchok saat dihubungi KBR68H.

Direktur Investigasi dan Advokasi Fitra, Uchok Sky Khadafi menambahkan, meski sejumlah kepala daerah mengklaim membuat aturan terkait penggunaan mobil dinas semasa Lebaran. Di antaranya BBM dari uang sendiri dan kerusakan ditanggung biaya pribadi. Namun, dia yakin tetap ada uang negara yang digunakan.

Menjelang lebaran, beberapa kepala daerah mengeluarkan kebijakan berbeda terkait penggunaan mobil dinas. Misalnya, pemerintah Bogor dan Cilacap yang membolehkan pejabatnya menggunakan mobil dinas. Sementara di Sumbar, Sulsel, Bengkulu, tidak membenarkan mobil dinas digunakan untuk libur Lebaran pejabat maupun PNS.

Editor: Anto Sidharta