Bawaslu: Ada Kekeliruan Administrasi dalam DP4

KBR68H, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan kesalahan administrasi pada 4 juta lebih data dalam Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) dari Kementerian Dalam Negeri. Anggota Bawaslu Nasrullah mengatakan, pihaknya menemukan kesalahan itu setelah mencermati dan menganalisa akurasi DP4 yang jumlahnya hampir 187.487.745 orang. Menurut Nasrullah, pihaknya menemukan dua bentuk kekeliruan administrasi dalam data tersebut.

"Dan coba menguji sebenarnya pada wilayah kesalahan administrasi, misalnya ketidakcocokan antara NIK dengan kolom tanggal lairm umur, dan jenis kelamin dari penduduk dalam DP4. Dan yang kedua itu adanya pengulangan tanggal dan bulan lahir yang sama dalam satu TPS yang tidak rasional Kurang lebih sekitar 2,23 persen atau sebanyak 4.179.153 kesalahan itu. Itu di luar dari konteks Provinsi Papua. Jadi itu baru di 32 propinsi," kata Nasrullah kepada KBR68H.

Anggota Bawaslu Nasrullah menambahkan, kesalahan administrasi terbanyak adalah propinsi Jawa Barat yaitu hampir 1,3 juta orang. Menyusul kemudian Propinsi Banten, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara dan Bangka Belitung.
Bawaslu berharap agar KPU bekerja lebih maksimal, termasuk mengoptimalkan keterlibatan masyarakat untuk ikut mengawasi secara langsung dalam mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS). Selain itu, kata Nasrullah, KPU juga perlu menyandingkan data KPU dengan data DP4 dari Kemendagri untuk mengatasi ketidakcocokan data tersebut.

Editor: Doddy Rosadi