AMAN akan Gugat Undang-Undang P3H ke MK

KBR68H, Jakarta – Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN) segera menggugat Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sekjen AMAN Abdon Nababan mengatakan undang-undang bisa menjadi akar konflik antara masyarakat adat dengan pemerintah dan perusahaan. Sebab, nantinya, masyarakat yang memanfaatkan hutan untuk keutuhan sehari-hari bisa terjerat pidana.

Selain itu, kata dia, Undang Undang P3H bertentangan dengan putusan uji materi MK terkait Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan yang menyatakan hutan adat bukanlah milik negara.

“Di dalam pertimbangan pembuatan undang-undang ini keputusam MK 35 tahun 2012 yang baru saja menyatakan bahwa hutan adat bukan hutan negara juga tidak ditaurh sebagai landasan, jadi artinya ini menurut saya menabrak putusan MK itu sendiri. Dua putusan MK yang merevisi undang-undang 41 gak dipertimbangkan didalam undang-undang yang baru disahkan ini, itu kan luar biasa. Padahal kita tahu keputusan MK itu keputusan final dan setara dengan undang-undang”, kata Abdon kepada KBR68H ketika acara Sarapan Pagi.

Sekjen AMAN Abdon Nababan menambahkan UU P3H ini sangat bermasalah karena sejak awal karena pembahasan RUU ini tak terbuka serta proses pembahasan RUU terkesan diam-diam. Keadaan ini bisa dilihat dari kesulitan akses naskah akademik dan RUU yang sedang dibahas DPR.

Sebelumnya, DPR mengesahkan UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. DPR mengklaim aturan ini bisa menjadi dasar pelestarian hutan dan mencegah konflik warga yang tinggal di sekitar hutan.

Editor: Anto Sidharta