KBR, Jakarta- Satuan tugas atau satgas dengan berbagai tupoksi telah dibentuk untuk menangani berbagai persoalan negara, mulai dari mafia bola hingga minyak goreng.
Teranyar, Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara dibentuk Polri untuk menambal kebocoran penerimaan negara.
Kapolri Listyo Sigit Prabowo membentuk Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara yang berfokus mendampingi kementerian agar dapat meningkatkan penerimaan negara dalam rangka mendukung pembangunan pemerintah.
Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara beranggotakan mantan pegawai KPK yang sebelumnya tergabung dalam Satgassus Pencegahan Korupsi Polri.
Satgas tersebut dipimpin oleh Herry Muryanto selaku ketua dan Novel Baswedan dan selaku wakil ketua.
Fokus Kerja Satgassus
Anggota Satgassus OPN, Yudi Purnomo mengatakan Satgas ini dibentuk untuk membantu pemerintah meningkatkan penerimaan negara dan menutup celah kebocoran, terutama di sektor-sektor yang selama ini sulit diawasi.
Pembentukan Satgas ini melibatkan sejumlah tokoh yang sudah dikenal publik, di antranya mantan penyidik, serta pakar IT, kriminolog, dan ahli tata kelola pemerintahan.
“Yang paling penting kan kepercayaan dari kementerian karena memang membangun kepercayaan dari kementerian yang selama ini sudah berjibaku dalam penerimaan negara kan gak mudah butuh sosok-sosok yang mereka kenal,” kata Yudi Purnomo dalam Diskusi Ruang Publik yang disiarkan Youtube KBR Media, Selasa 24/6/2025).
Yudi menambahkan satgassus ini berbeda dari satgas antikorupsi sebelumnya.
“Satgassus OPN tidak fokus pada penindakan, melainkan mendorong optimalisasi penerimaan negara, baik dari sektor pajak maupun non-pajak seperti PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak),” tuturnya.
Satgassus OPN Fokus Shadow Economy, Apa itu?
Yudi menjelaskan salah satu sektor yang disasar Satgassus OPN adalah shadow economy atau kegiatan ekonomi tidak tercatat.
“Ya tadi, seperti kapal penangkap ikan tanpa izin dan tambang illegal,” tuturnya.
Laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan, potensi shadow economy di Indonesia mencapai 8 hingga 10 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Dengan estimasi PDB tahun 2024 sebesar Rp22.000 triliun, potensi penerimaan negara yang hilang diperkirakan mencapai Rp2.200 triliun.
Satgassus Sudah Mulai Bekerja?
Terbaru, satgassus berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam hal meningkatkan potensi pendapatan negara pada sektor perikanan.
“Satgassus turun langsung melihat situasi lapangan Pelabuhan Perikanan Mayangan di Probolinggo, Jawa Timur, pada tanggal 7–9 Mei 2025 dan Pelabuhan Perikanan di Benoa, Bali, pada 11–13 Juni 2025,” ujar Yudi.
Dari kunjungan tersebut, ditemukan masalah yang perlu diselesaikan untuk meningkatkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP), yakni masih banyaknya kapal-kapal penangkap ikan di bawah atau di atas 30 GT yang menangkap ikan di atas 12 mil laut, tetapi belum mempunyai izin penangkapan ikan.
Yudi mengklaim Satgassus sudah mendorong pemilik kapal penangkap ikan tanpa izin untuk mengurus legalitas. Langkah tersebut, menurutnya, merupakan awal dari perbaikan sistematis.
“Misalnya ketika kita tegas gitu kan meminta kapal-kapal berizin, gitu kan ternyata ada yang bermain juga. Nah itu kita tidak mau seperti itu, gitu kan, walaupun ketauan,” ujarnya.
Tentunya publik menanti bukan hanya rapat dan pernyataan resmi, tetapi tentunya hasil nyata di lapangan.
“Seperti kata pepatah, jangan cuma ganti ember, kalau atapnya masih bocor,” tegasnya.
Pendapat KPK Soal Kekhawatiran Tumpang Tindih Wewenang
Kemunculan Satgassus OPN sempat memunculkan pertanyaan publik mengenai tumpang tindih kewenangan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, KPK menegaskan bahwa Satgassus bukan kompetitior melainkan sebagai mitra.
“Tentu bukan tumpang tindih. Kita pahami bahwa korupsi di Indonesia terjadi di banyak sektor. Sehingga kita memang butuh pelaku-pelaku yang lebih banyak lagi,” kata Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK dalam siaran Ruang Publik KBR, Selasa (24/6/2025).
“Oleh karena itu KPK juga terbuka untuk kemudian bersinergi ya dengan saat kasus optimalisasi penerimaan negara,” imbuhnya.
Satgassus Mesti Bongkar dan Urai Sistem
Akademisi hukum keuangan negara dari Universitas Andalas, Beni Kurnia Illahi, menilai pembentukan Satgassus adalah langkah yang tepat. Namun, Menurutnya perlu dibarengi dengan evaluasi menyeluruh terhadap aturan teknis yang selama ini membuka celah korupsi.
“Jangan sampai nanti tim saat kasus hanya sebagai pemadam kebakaran saja. Tentu kita harapannya dengan adanya tim saat kasus ini juga nanti mencoba untuk mengidentifikasi,” ujar Beni dalam siaran Ruang Publik KBR, Selasa (24/6/2025).
Beni mengingatkan agar Satgassus bisa fokus mendalami seluruh celah-celah korupsi hingga kebocoran negara yang diminta sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Apa saja sebenarnya aturan-aturan hukum yang mungkin selama ini membuka celah untuk itu,” tegasnya.
Menkeu: Satgassus Bisa Dukung APBN
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal pembentukan Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara oleh Kapolri.
Mengutip dari ANTARA, Dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni 2025 di Jakarta, Selasa, Sri Mulyani menyebut Satgassus tersebut bukan hal baru. Satgas khusus ini sudah pernah diluncurkan sebelumnya dan dia mengaku menghadiri acara peluncuran tersebut.
“Satgas khusus dari Kapolri ini sebenarnya sudah dari beberapa tahun terakhir. Saya termasuk yang saat itu diundang ketika diluncurkan pertama kali. Ini mungkin diperkuat lagi,” ujar Sri Mulyani.
Menkeu pun berpendapat satgas khusus itu merupakan inisiatif yang berpotensi mendukung APBN.
“Karena APBN yang sehat harus didukung oleh penerimaan negara yang kuat,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian terkait pembentukan Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara.
Baca juga:
