KBR, Jakarta- Pemerintah mengakui kemiskinan ekstrem di Papua masih tinggi. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Nunung Nuryantono mengatakan, telah memastikan kementerian/lembaga benar-benar menjalankan program-program di sisa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Yang jelas berapa minggu terakhir ini kami memastikan KL untuk disisa waktu 7 bulan ke depan benar-benar bekerja. Jadi kita sudah melakukan pertemuan itu," ujar Nunung di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (3/6/2024).
Nunung Nuryantono menyebut, kementerian/lembaga terkait akan dikumpulkan untuk melaporkan masing-masing kerjanya dalam Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Dia memastikan, kemiskinan di enam provinsi di Papua masih dalam pantauan pemerintah. Salah satunya dengan menyediakan gudang logistik di sana.
Baca juga:
- Kasus Malaria Meningkat dalam 10 Tahun Terakhir, Terbanyak di Papua
- 2025, Target Pertumbuhan Ekonomi 5,1 - 5,5 Persen
- Bappenas: Metode Pengukuran Angka Kemiskinan Perlu Diperbarui
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Nunung Nuryantono mengungkap, secara nasional, per Maret 2023 angka kemiskinan ekstrem mencapai 1,12 persen. Pada tahun ini, pemerintah optimistis bahwa angka kemiskinan ekstrem bisa turun hingga di bawah 1 persen.
"Mudah-mudahan tahun ini nanti bulan Juli akan keluar hasilnya bisa di bawah 1 persen. Kami optimis kalau bisa di bawah 1 persen," katanya.
Editor: Rony Sitanggang
