KBR, Jakarta- Kementerian Kesehatan tengah memetakan daerah yang rawan praktik vaksin palsu. Selanjutnya, menurut Menteri Kesehatan Nila Moelek, kementeriannya akan memprioritaskan vaksinasi ulang terhadap anak-anak di daerah tersebut.
Ini dilakukan terkait rencana memvaksin ulang anak-anak dengan rentang usia 10 tahun, menyusul banyaknya laporan peredaran vaksin palsu.
"Karena ini di bawah Dirjen pengendalian dan pencegahan penyakit dan Dirjen akan melihat di daerah yang dicurigai. Untuk di daerah itu kami akan mempercepat dengan memberikan vaksin dasar, imunisasi dasar ke masyarakat," jelas Nila kepada wartawan di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian di Jakarta, Selasa (28/6/2016).
Masyarakat, kata Nila, dipastikan memperoleh layanan vaksin ulang ini secara gratis.
"Kami bisa melakukan pengecekan ke anak yang diduga terkena vaksin palsu, artinya kan kami memeriksa kekebalan tubuhnya ada atau tidak, kalau tidak ada ya kami berikan vaksin," ujarnya.
Sebelumnya, Badan Reserse Kriminal Polri menangkap belasan orang terkait kasus vaksin palsu. Beberapa daerah yang diduga masuk dalam jaringan peredaran vaksin palsu di antaranya Jakarta dan Tangerang.
"Tapi tadi saya sudah dapat laporan, untuk Jakarta saya belum dapat laporan detail, kepala dinas kesehatannya sedang melakukan pengecekan. Dan seluruh dinas kesehatan sudah saya minta mengecek," kata Menteri Kesehatan Nila Moeloek.
Saat ini, Bareskrim Polri dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan pengambilan sampel ke masing-masing daerah yang terindikasi masuk jaringan peredaran vaksin palsu. Selanjutnya, kata Nila, kedua lembaga itu akan meneliti keaslian vaksin di masing-masing daerah.
"Sudah mengambil ke daerah-daerah yang kira-kira suspect, vaksinnya tidak betul tapi diamankan dulu, karena belum tentu ini," jelas Nila.
- Vaksin Palsu, Bareskrim Gelar Rakor dengan Kemenkes
- BPOM Uji Contoh Vaksin Palsu, DPR Desak Data Segera Dibuka
Instruksi Untuk Dinas Kesehatan
Di samping menunggu hasil penelitian Polri dan BPOM, agar rencana pemvaksinan ulang segera bisa dilakukan, Nila telah menginstruksikan ke seluruh dinas kesehatan untuk mengecek vaksin-vaksin yang ada.
"Kami tidak menunggu lagi data dari rumah sakit dan lain sebagainya, kami ambil data dari daerah saja," ujar Nila.
"Tadi malam baru dibicarakan, akan kami lakasanakan secepatnya," lanjutnya.
Kendati demikian, Nila meminta masyarakat tidak panik dengan beredarnya informasi mengenai maraknya vaksin palsu. Ia memastikan, vaksin yang didistribusikan oleh dinas kesehatan setempat adalah vaksin asli.
"Jadi yang kami berikan ke dinas secara reguler itu legal. PT Biofarma yang mengeluarkan vaksin, dicek oleh badan POM dan didistribusikan ke yang legal. Itu yang wajib dan program Kemenkes dan gratis," ungkapnya.
Sementara itu, terkait laporan Bareskrim yang menemukan peredaran vaksin palsu sejak 2003, Nila mengaku masih harus mempelajari berkas-berkas itu. Saat ini prioritas kementeriannya adalah penanganan kasus pada 2016.
"Kami bekerja (meneliti peredran vaksin palsu--Red) mulai 2014, jadi 2003 itu kan data lama waktu itu siapa menterinya siapa presidennya. Tentu kami harus kaji ke belakang itu tidak mudah dan butuh waktu. Yang jelas yang 2016 itu yang harus kami telusuri betul," pungkasnya. (mlk)
