KBR, Jakarta- Pemimpin Pusat Pemuda Muhammadiyah menilai pemerintah tak mampu mengkonsolidasi pemerintah daerah sehingga kebutuhan pengungsi eks-Gafatar tak terpenuhi. Menurut Ketua Pemimpin Pusat Pemuda Muhammadiyah Virgo Sulianto Gohardi, kondisi pengungsi eks-Gafatar saat ini masih terlunta-lunta akibat pemindahaan yang dipaksakan.
Kata Virgo, pemerintah seharusnya tetap memberikan pengawalan lebih lanjut setelah perpindahan itu. Selain itu memenuhi kehidupan mereka seperti lapangan pekerjaan, tempat tinggal, pendidikan, rehabilitasi psikologis dan rasa aman bagi anak-anak korban.
"Pemerintah pusat harus mampu mengkonsolidasikan pemerintah daerah. Artinya bukan hanya pemerintah daerah satunya membuang kemudian pemerintah daerah lainnya menolak artinya pemerintah pusat tidak bisa mengkonsolidasi pemerintah daerah. Jika pemerintah pusat bisa memberikan perhatian komprehensif tentu pemerintah daerah akan ikut. Tapi ini karena pemerintah pusat abai dan tidak komprehensif membuat pemerintah daerah memiliki perspektif lain dalam pemenuhan kebutuhan eks Gafatar," papar Virgo kepada KBR, Rabu (15/6/2016).
Virgo menambahkan, pemerintah masih memilih-milih kasus untuk ditangani. Akibatnya merugikan pengungsi eks Gafatar karena terkesan pilih kasih. Lain halnya, ketika sebuah kasus menjadi sorotan masyarakat luas, menurut Virgo, pemerintah akan dengan cepat meresponnya.
Sementara itu Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah, Abrar Aziz berpendapat bahwa seharusnya pemerintah pusat melalui kemendagri mengistruksikan kepala daerah dimanapun pengungsi eks-Gafatar tersebar untuk menerbitkan surat kependudukan. Tujuannya agar mereka dapat mengakses kebutuhan lainnya.
"Tidak semua umat Islam ataupun warga Muhammadiyah yang berfikir moderat. Harusnya warga Muhammadiyah juga berfikir moderat bahwa soal kemanusiaan itu tidak terkait dengan soal keyakinan dan beragama. Itu tidak terkait. Soal kerja kita bersama," urai Abrar.
Abrar melanjutkan, "nah tokoh-tokoh Muhammadiyah, tokoh-tokoh Islam dan agama-agama lain mestinya menyuarakan, juga memberi pemahaman kepada umat Islam. Termasuk MUI yang selama ini didengar banyak umat Islam. Bukan hanya bicara soal ini sesat dan tidak sesat, tapi juga bicara soal bagaimana umat di bawah punya pemahaman moderat. Bahwa soal kemanusiaan itu tidak ada kaitannya dengan sesat dan tidak sesat. Kemanusiaan itu kerja kita bersama. MUI selama ini saya lihat agak luput dari peran itu."
Editor: Rony Sitanggang
