KBR, Jakarta - Kontras mendesak Presiden Joko Widodo untuk memberikan agenda yang khusus kepada calon Kapolri, Tito Karnavian. Direktur Eksekutif Kontras, Haris Azhar mengatakan, agenda tersebut penting agar pemilihan Kapolri tidak menjadi seremonial saja.
Salah satu faktor yang menjadi pertimbangan dalam membuat agenda yaitu kriminalisasi terhadap para aktivis buruh saat Tito menjabat Kapolda Metro Jaya.
"Nah kita minta kepada Presiden, bikin dong, jangan cuma nunjuk-nunjuk si Tito lah atau siapalah jadi Kapolri, tapi agenda Polri kedepan ini apa. Presiden harus mengagendakan hal tersebut kepada Kapolri yang baru," ujarnya saat dihubungi KBR, Minggu (19/6/2016).
Haris menambahkan Tito juga pernah melakukan pelanggaran HAM yang mengatasnamakan penanggulangan terorisme. Itu dilakukannya saat menjadi Komandan Densus Anti Teror dan kepala BNPT. Belum lagi kata dia, kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua saat dia menjadi Kapolda Papua.
"Tito memang diuntungkan ketika publik menolak BG dan Buwas, orang kan tidak mau keduanya, trauma dengan peristiwa tahun lalu. Jadi dia diuntungkan dengan situasi tersebut. Tetapi Tito bukan orang yang bebas dari kesalahan, ada sejumlah catatan yang dia sendiri harus jawab dan selesaikan, misalnya waktu jadi Kapolda Metro yang kriminalkan temen LBH dan Buruh, lalu menerima uang dari Agung Podo Moro untuk parkiran Polda, terus pernyataan-pernyataan dia di beberapa kesempatan yang merendahkan HAM terkait terorisme," imbuhnya.
Presiden Joko Widodo telah menunjuk Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri. Penunjukkan ini menyusul berakhirnya jabatan Kapolri Badrodin Haiti yang memasuki usia pensiun.
Tito baru dilantik Jokowi sebagai Kepala BNPT pada 16 Maret 2016 lalu. Pangkat Tito pun baru dinaikkan menjadi bintang tiga pada 12 April 2016. Berselang dua bulan, Ketua DPR RI Ade Komarudin menyebut Jokowi menyerahkan nama Tito ke DPR sebagai calon tunggal Kapolri.
Baca juga: Elsam Papua Catat Sejumlah Noda Tito
Editor: Sasmito
