APBNP 2016, Dana Penanggulangan Lumpur Lapindo Ikut Kena Potong

KBR, Jakarta - Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) memangkas anggaran penanggulangan lumpur Lapindo sebesar Rp41,7 miliar.

Namun, BPLS tidak memangkas anggaran sektor manajemen. Jumlah potongan ini merupakan keseluruhan dari jumlah pemotongan anggaran BPLS.

Kata Wakil Kepala BPLS, Hardi Prasetyo, sektor manajemen tidak bisa dikurangi anggarannya sebab mereka masih menempuh berbagai proses hukum.

"Kami tidak bisa memotong input sistem manajemen. Ini untuk gaji, hukum, manajemen, data informasi. Karena kita masih butuh bantuan hukum. Kami melihat kontrak-kontrak yang tidak bisa dilaksanakan. Atas dasar itu kita dapat angka (pemotongan) Rp41 miliar termasuk sisa tender," kata Hardi di gedung DPR, Selasa (14/6/2016).

Kebijakan BPLS memotong dana penanggulangan lumpur Lapindo dikritik oleh beberapa anggota DPR.

Anggota Komisi V DPR Sigit Sosiantomo menyesalkan rencana ini.

"BPLS tidak dikurangi biaya operasionalnya, malah ngurangi biaya yang keluar buat masyarakat. Luapan lumpur kan sudah tidak ada. Operasional semestinya bisa dikurangi," kata Sigit.

Pada APBN 2016, BPLS mendapat kucuran dana sebesar Rp500 miliar. Jumlah ini dibagi ke dua sektor, yakni operasional sebesar 30,67 persen anggaran dan sisanya diposkan ke tiga program penanggulangan lumpur Lapindo yakni program koperasi, sosial, dan bidang infrastruktur.

Namun hingga Mei 2016, penyerapan di tiga sektor ini dinilai DPR masih rendah. Berdasarkan data yang dipaparkan BPLS, untuk program koperasi dari anggaran Rp220 miliar yang dianggarkan, baru Rp88,5 miliar yang terealisasi. Untuk sosial realisasi di angka Rp130 miliar. Sementara penyerapan terkecil di sektor infrastruktur baru Rp1,5 miliar.

Soal minimnya aliran dana ke infrastruktur ini, Hardya mengatakan jumlahnya akan bertambah dalam waktu dekat. Sebab, ada kontrak baru yang diteken.

Editor: Agus Luqman