KBR, Jakarta- Pemerintah mengancam membatalkan izin perusahaan yang
tidak bisa mencegah kebakaran di lahannya. Menteri Agraria dan Tata
Ruang Ferry Mursyidan Baldan mengatakan, selain mencabut izin, lahan
yang terbakar selanjutnya akan dikembalikan kepada negara. Kata dia,
kebijakan ini merupakan salah satu cara untuk mencegah kebakaran hutan
dan lahan.
"Kami ingin mengeluarkan kebijakan bahwa kita akan
mendiskualifikasi izin. Kita keluarkan izin 40 ribu hektar, yang
terbakar ada 15 ribu. 15 ribu itu kita ambil, kembalikan kepada negara.
Negara pun bertanggung jawab, dan ini memberikan langkah preventif,"
kata Ferry di Kementerian LHK, (17/6).
Menteri Agraria dan Tata
Ruang Ferry Mursyidan Baldan menambahkan, guna mendeteksi perusahaan
yang melanggar, pihaknya akan mengumpulkan data tentang titik api, asap
dan lahan yang terbakar. Kata dia, tiga komponen tersebut menjadi dasar
penentuan perusahaan mana yang harus bertanggung jawab.
"Kita mau
mendapatkan gambaran overlay, antara tiga hal, hotspot, asap, dengan
lahan bekas kebakar, itu akan kelihatan. Kita benar-benar nanti
menemukan bahwa, titik api itu ada korelasi kuat dengan lahan bekas
kebakaran. Makanya kami tidak mau terpola pada asap," ujar Ferry.
Editor: Dimas Rizky
