Rhenald Kasali: Evaluasi Kabinet Kerja Belum Perlu

KBR, Jakarta - Pakar manajemen pemerintahan, Rhenald Kasali menilai evaluasi Kabinet Kerja Jokowi-JK belum perlu dilakukan dalam waktu dekat. Sebab program kerja pemerintahan saat ini, seperti tol laut tidak bisa diselesaikan dengan waktu singkat.

Ini diperparah dengan pengubahan nomenklatur pemerintahan yang hingga saat ini belum rampung, juga dampak perekonomian dunia yang sangat memengaruhi perekonomian nasional. Dia menyarankan agar Presiden Jokowi memberikan waktu hingga dua tahun kepada menteri kabinet yang dibebankan tugas program kerja jangka panjang.

"Kalau ekonomi, berpikirlah jangka panjang. Jadi menteri bidang ekonomi sangat kewalahan saat ini, karena tekanan dari luar sangat gawat. Kalau perubahan (program pemerintah) ini jangka panjang, terus diukurnya jangka pendek, hanya delapan bulan, tidak adil," kata Rhenald dalam KBR Pagi, Senin, 22 Juni 2015.

Rhenald menambahkan, Presiden Jokowi harus punya tolok-ukur yang jelas untuk mengevaluasi menterinya. "Alat ukur lama itu tidak memadai. Dulu dikembangkan UKP4 itu, bersifat penyerapan anggaran. Ahok sudah membuktikan bahwa penyerapan anggaran itu membahayakan bagi negara, karena diselewengakan politisi. Angka dibesarkan, kalau angkanya tinggi tidak efisien," ujarnya.

Jangan sampai, menurut dia, perombakan kabinet dilakukan hanya karena desakan partai politik pendukung pemerintahan. Meski begitu, dia mencatat, bidang politik, hukum dan keamanan Kabinet Kerja perlu dievaluasi. "Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum, sangat dirasakan masyarakat belum ditangani dengan baik. Perlu pemikiran atau tindakan yang tegas dari presiden," tambahnya.

Sebelumnya, Wakil Sektretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ahmad Basarah menuding menteri dari kalangan profesional kurang peduli terhadap keberhasilan pemerintahan. Itu sebab, dia meminta Presiden Jokowi menambah kursi menteri asal partai. Dia menganggap menteri asal parpol ini sangat berkepentingan menjaga pemerintahan Jokowi. Terlebih untuk menjaga elektabilitas PDIP pada pemilu 2019 mendatang.



Editor: Quinawaty Pasaribu