KBR, Jakarta - Pemerintah dinilai belum memiliki
tolok ukur yang jelas untuk mengevaluasi kinerja menteri-menterinya.
Menurut pakar manajemen pemerintahan, Rhenald Khasali, alat ukur di era
sebelumnya yang menggunakan penyerapan anggaran sebagai indikator
kinerjapun dinilai tidak tepat.
Karena itu, Rhenald Khasali meminta Presiden Jokowi
merumuskan terlebih dulu alat ukur evaluasi yang adil dan objektif
sebelum merombak kabinetnya.
"Alat ukur yang sekarang itu sendiri juga belum begitu jelas. kemudian
alat ukur yang lama itu tidak memadai. Alat ukur yang lama itu
dikembangkan oleh UKP4 adalah alat ukur yang bersifat penyerapan
anggaran,"jelas Rhenald kepada KBR.
Menurutnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama juga telah membuktikan indikator penyerapan anggaran juga tidak tepat.
"Kita ketahui, Ahok sudah membuktikan bahwa penyerapan
anggaran itu membahayakan bagi negara, karena diselewengakan para
politisi. Angka dibesarkan, sehingga kalau angkanya tinggi itu tidak
efisien sebenarnya," imbuhnya.
Sebelumnya, Data hasil survei yang dilakukan Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik (KedaiKOPI) tanggal 26 Mei hingga 3 Juni 2015 mengeluarkan penilaian atas agenda reshuffle Presiden Joko Widodo.
Survei tersebut memperlihatkan lima menteri yang layak di ganti. Di antaranya. Menteri Pembangunan Bidang Manusia, Menteri Bidang Politik, Hukum, dan HAM, serta Menteri-menteri Bidang ekonomi. Hasilnya, presentase usulan reshuffle tertinggi ditujukan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Puan Maharani yakni sebesar 59,6 persen. Puan tidak disukai karena tidak ada terobosan dan kebijakan selama dia jadi Menteri.
Editor : Sasmito Madrim
