KBR,Jakarta - Kepala Pusat Pelaporan
Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Muhammad Yusuf, menolak UU Komisi Pemberantasan Korupsi direvisi
saat ini, terutama soal penyadapan dan penuntutan.
Pasalnya, kata dia, tingkat korupsi di Indonesia masih sangat masif. Hal itu bisa ditanggulangi dengan penyadapan yang dilakukan KPK sekarang ini.
"Instrumen penyadapan masih sangat diperlukan. Karena kalau tidak, nanti kita susah menangkap koruptor-koruptor jahat itu," ujarnya kepada wartawan di Gedung PPATK, Jumat (26/6/2015) siang.
Dia mencontohkan, KPK bisa melakukan operasi
tangkap tangan di Musi Banyuasin beberapa hari yang lalu karena melakukan penyadapan.
“Karena korupsi masih masif dan masuk kejahatan luar biasa, perlu
upaya ekstra juga yang luar biasa sifatnya. Kalau mau revisi nanti kedepan
saja ketika sudah baik kondisinya,” ujarnya lagi.
Sebelumnya, Rapat Paripuran DPR resmi memutuskan untuk membahas revisi UU KPK tahun 2015 ini.
Presiden Joko Widodo sudah menolak hal ini karena menganggap revisi akan melemahkan lembaga anti-rasuah itu.
Editor: Rio Tuasikal
