KBR, Jakarta- Rapat Paripurna DPR menyepakati parlemen membahas Revisi Undang-undang KPK tahun ini. Ketua Badan Legislasi DPR, Sareh Wiyono mengklaim, pemerintah juga sudah menyepakati revisi UU KPK mendesak dan harus dikerjakan tahun ini. Kata dia, awalnya revisi UU ini belum masuk prolegnas prioritas karena dianggap belum mendesak. Namun kata dia, akhirnya pemerintah dan DPR sudah sepakat soal poin yang bakal dibahas dan dilakukan perubahan, terutama soal penyadapan dan kewenangan penuntutan.
“Badan Legislasi belum dapat menyetujui karena perubahan
terhadap UU 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan korupsi yang sudah masuk
dalam prolegnas 2015 dengan nomor urut 63 masih belum mendesak untuk dilakukan," ujarnya saat sidang paripurna, Selasa (23/6).
"Namun pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM berkomitmen untuk melakukan perubahan terhadap UU tentang KPK dengan beberapa alasan yang terkait dengan kewenangan penyadapan yang tidak melanggar HAM, kewenangan penuntutan yang perlu bersinergis dengan Kejaksaan, perlunya dibentuk dewan pengawas dan penguatan terhadap pengaturan kolektif kolegial,” jelasnya lagi.
Sebelumnya, banyak kalangan yang menganggap revisi ini adalah upaya pemerintah dan parlemen untuk melemahkan lembaga antirasuah tersebut. KPK tidak akan leluasa dalam menyadap, yang merupakan salah satu senjata utama KPK dalam memberantas korupsi.
Presiden dalam rapat terbatas beberapa waktu lalu juga menolak usulan revisi UU. Ini disampaikan Plt Ketua KPK, Taufiequrrahman Ruki yang mengatakan
Presiden menilai 5 pasal yang masuk revisi tersebut, justru
melemahkan KPK.
Editor: Dimas Rizky
