KBR, Jakarta - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menilai upaya Kementerian
Kelautan dan Perikanan (KKP) memberantas penyelundupan ikan kurang
mendapat dukungan dari kementerian lain dan aparat hukum. Wakil Ketua DPD, GKR Hemas menilai, ini berdampak pada banyaknya temuan
penyelundupan ikan ke luar negeri, seperti di Maluku dan Sumatera Utara.
Akibatnya, warga justru harus mengimpor hasil laut dan perikanan.
"Kementeriannya Ibu Susi ini belum didukung kementerian atau aparat yang lain. Fokus
kami, di Maluku itu, luar biasa penyelundupannya, termasuk juga di
Sumatera Utara, itu kita betul-betul menjadi warga negara yang
mengkonsumsi ikan kita, tapi semua ikan impor jadinya, padahal itu ikan
kita," kata GKR Hemas di Dewan Pers, Senin (22/6/2015).
Wakil Ketua DPD,
GKR Hemas menambahkan, potensi laut Indonesia yang melimpah belum mampu
dioptimalkan oleh pemerintah. Di sisi lain, konsumsi dan daya beli
masyarakat terhadap hasil perikanan juga masih rendah.
Editor: Damar Fery Ardiyan
