Komnas HAM : Kasus Pelanggaran HAM Tak Bisa Dihentikan Sepihak

KBR, Jakarta - Komnas HAM menegaskan kasus pelanggaran HAM berat tidak bisa dihentikan secara sepihak. Ini menanggapi pernyataan Menko Politik Hukum dan Keamanan, Tedjo Edhy Purdjianto yang mengisyaratkan akan menghentikan kasus Trisakti dan Talangsari. Ketua Komnas HAM, Hafid Abbas mengatakan, penghentian suatu kasus merupakan wewenang Kejaksaan Agung. Komnas HAM meminta dua kasus tersebut dilanjutkan ke tahap penyidikan.

"Bagi Komnas HAM, (kasus) itu kan sudah diproses, melalui UU 26, sudah ada penyelidikan yang disampaikan ke Kejaksaan Agung. Itu tidak bisa serta merta dihentikan di tengah jalan, harus ada keputusan di Kejaksaan Agung untuk mengambil keputusan bahwa kasus ini diproses dan tidak bisa melangkah ke tahap penyidikan. Jadi Kejagung lah yang memutuskan," kata Hafid Abbas ketika dihubungi KBR, (9/6/2015).

Hafid Abbas menambahkan, kasus pelanggaran HAM berat bisa saja dihentikan, kemudian dilanjutkan ke rekonsiliasi. Namun, tahap rekonsiliasi saat ini masih sulit dilakukan karena Undang-undang KKR masih dibahas DPR.

"Mungkin Pak Tedjo, melihat kasus tadi, bisa dibawa ke mekanisme rekonsiliasi. Cuma kendalanya, undang-undangnya kan belum ada, UU KKR. Jadi harus disiapkan dulu infrastrukturnya," tutup Hafid.