KBR, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri mendesak daerah menyelesaikan
anggaran pengawasan pilkada. Juru bicara Kemendagri Dodi Riyadmadji
mengatakan, institusinya menargetkan bulan ini seluruh daerah
menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). Kata dia,
kelambatan ini lantaran anggaran masih dibahas antara panitia pengawas
dan pemerintah daerah serta dewan.
"Secara
data kita belum mengupdate, nanti mungkin hari Senin mudah-mudahan,
sudah ada data yang terkait persoalan pengawasan. Persoalannya, yang
menyebabkan persoalan pengawasan hibahnya, itu karena ada persoalan
besaran, usulannya panwas sekian, yang tersedia sekian, dan seterusnya,"
kata Dodi ketika dihubungi KBR, Kamis (11/6/2015).
Juru bicara
Kementerian Dalam Negeri Dodi Riyadmadji menambahkan, tahapan pilkada
memang sudah dimulai, tetapi baru pada tahap awal. Yakni pembentukan
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suarat (PPS),
serta penggalangan dukungan bagi calon perseorangan. Kata dia, tahapan
tersebut belum terkait dengan kinerja Komisi Pemilihan Umum. Karenanya,
pengawasan secara intensif belum dilakukan.
Editor: Dimas Rizky
