KBR, Jakarta - Pengamat politik dari Populi Center, Nico Harjanto
menilai setidaknya ada sejumlah kementerian yang layak dipertimbangkan Presiden Jokowi untuk dievaluasi kinerjanya. Di antaranya
kementerian yang membidangi ekonomi, politik dan hukum.
Dia
mencontohkan, Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno yang kinerjanya
dinilai tidak mampu membantu Jokowi menangani konflik. Begitu pula Kementerian
di bidang Ekonomi, seperti Menteri Perdagangan Rachmat Gobel yang dia
anggap kurang tanggap menstabilkan harga bahan pokok.
"Menkopolhukam
disorot paling banyak karena kurang mampu membantu presiden dalam
terkait kontroversi pemilihan kapolri, kriminalisasi KPK, revisi UU
KPK. Dan ada juga di ekonomi, misalnya kurang bisa menjaga kestabilan
harga barang, pelemahan rupiah yang masih terus beralngsung," ujar Nico kepada KBR, Jumat (19/6/2015).
Presiden
Joko Widodo mulai mengevaluasi kinerja para menterinya sepanjang enam
bulan pertama ini. Jokowi sudah menerima seluruh laporan program
kementerian dan lembaga selama enam bulan mulai November hingga April.
Laporan itu, akan digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mengukur
kinerja kementeriannya. Namun rapor bukan satu-satunya rujukan Jokowi,
dia mengaku sudah memiliki penilaian kinerja masing-masing menteri yang
akan dibuka usai Lebaran nanti.
Editor: Quinawaty Pasaribu
