KBR, Jakarta- Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD)
mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengawasi para
kepala daerah di beberapa wilayah yang dianggap rawan politik dinasti.
Menurut Direktur Eksekutif KPPOD, Robert Endi Djaweng, ada empat wilayah
yang patut diwaspadai yaitu Banten, Sulawesi Utara, Sumatera Utara dan
beberapa daerah di Jawa Timur. Menurut Robert, Kemendagri diminta untuk
memilah secara detail dasar pengunduran diri kepala daerah jelang
Pilkada serentak akhir tahun ini.
"Ada
di Banten kita sudah tahu ceritanya. Lalu ada juga di Sumatera Utara,
kemudian di Sulawesi Utara dan beberapa tempat di Jawa Timur. Ini empat
provinsi yang harus dipantau khusus. Pergerakan di lapangan akan sangat
dinamis. Ini yang menurut saya perlu pencermatan dari pusat terutama
Kemendagri untuk lebih bisa membaca situasi yang ada, mana yang
pengunduran diri atas dasar kemanusiaan mana yang memang politik saja
tapi money politik," kata Robert Endi Djaweng saat dihubungi KBR, Rabu (24/06.)
Sebelumnya, jelang Pilkada serentak akhir
tahun ini, muncul permohonan pengunduran diri kepala daerah untuk
mempertahankan politik dinastinya. Tercatat ada empat kepala daerah yang
mengundurkan diri untuk memberikan kesempatan kepada keluarganya, maju sebagai kepala daerah. Empat kepala daerah tersebut diantaranya
Wali Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Basyir, lalu Bupati Kutai Timur Isran
Noor, Bupati Ogan Ilir, Mawardi Yahya dan Wakil Wali Kota Sibolga,
Sumatera Utara, Marudut Situmorang.
Editor: Dimas Rizky
