KBR, Jakarta- Penyidik Badan Reserse Kriminal Mabes Polri dan
Badan Pemeriksa Keuangan BPK, melakukan gelar perkara terkait dugaan korupsi
penjualan kondensat yang melibatkan SKK Migas dengan PT TPPI dari kemarin hingga
hari ini.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri, Victor Edison Simanjuntak mengatakan, kesimpulan sementara, sudah terjadi tindak pidana korupsi sejak awal. Pasalnya kata dia, lifting atau satuan biaya dalam proyek tersebut, tidak memiliki kontrak kerja. Oleh karenanya kata dia, kelanjutan dari kesalahan awal ini menjadikan proyek ini masuk dalam kategori tindak pidana korupsi.
“Dari penjelasan singkat saya kemarin dilanjutkan hari ini expose dari penyidik mereka (BPK) berpendapat awalnya mereka ini total lost. Kenapa? Saya berdiskusi dgn mrk krna sejak awal, sejak dilaksanakan lifting tidak ada kontrak kerja, sedangkan kontrak dalam UU Migas, itu payung yang memayungi negara dalam hal ini migas dangan kontraktor dengan membagi kemana bagian negara mana kontraktor. Andai kata tejadi perselisihan antara negara dengan kontraktor itu diatur dalam kontrak,” ujarnya kepada wartawan di Kantor Bareskrim Mabes Polri.
Victor Edison Simanjuntak menambahkan, pihaknya masih mendalami rincian
kerugian negara yang diakibatkan dalam kasus ini. Kata dia, meski PT TPPI sudah
menyicil kepada negara terkait kasus ini, tidak akan menghilangkan tindak
pidananya.
Dalam kasus ini Kepolisian sudah menetapkan tiga orang tersangka. Mereka adalah bekas pemilik PT TPPI Honggo Wendratmo alias HW, Deputi Pemasaran di BP Migas (sekarang SKK Migas) Djoko Harsono (DH), dan bekas bos BP Migas Raden Priyono (RP). Kepolisian berencana melimpahkan kasus masalah itu pada bulan depan.
Editor: Dimas Rizky
