KBR, Jakarta - Komisi Pertahanan dan Luar Negeri DPR mendesak Pemerintah untuk segera membuat roadmap atau peta jalan terkait pembenahan Provinsi Papua dari berbagai sektor. Wakil Ketua Komisi Pertahanan dan Luar Negeri DPR-RI, Tantowi Yahya menilai, pemerintah tidak memiliki rencana yang jelas terkait pembenahan Papua. Hal itu terbukti dari hasil laporan Panglima TNI, Kementerian Luar Negeri, dan Badan Intelegen Negara yang tidak memiliki keterkaitan satu sama lain dan terkesan tanpa koordinasi. Dia berpendapat, Pemerintah tidak mengerti apa yang Papua inginkan.
“Apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini bersifat adhoc, berdiri sendiri-sendiri alias tidak nyambung satu sama lainnya. Sebagaimana kita lihat yah, niat baik pemerintah sekarang melalui apa yang disebut dengan pendekatan baru yang bermuara kepada kesejahteraan dan pembangunan, ternyata tidak diamini begitu saja oleh rakyat Papua. Terbukti dengan maraknya gerakan-gerakan pro Papua merdeka yang digalang oleh mahasiswa-mahasiswa Papua yang ada di Jawa, yang nuansanya adalah menuju disintegrasi Papua dari NKRI,” ujarnya kepada wartawan di Kantor Komisi I DPR-RI (22/6/2015).
Wakil Ketua Komisi Pertahanan dan Luar Negeri DPR-RI, Tantowi Yahya menambahkan, pemerintah tidak bisa menyelesaikan masalah Papua sendirian. Oleh karenanya kata dia, pelibatan berbagai aspek dan koordinasi yang jelas satu sama lain menjadi faktor utama pengembangan Papua.
Sebelumnya Komisi Pertahanan dan Luar Negeri Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) hari ini melakukan rapat tertutup dengan Kementerian Luar Negeri, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Badan Intelegen Negara (BIN). Wakil Ketua Komisi Pertahanan Dan Luar Negeri DPR-RI, Tantowi Yahya mengatakan rapat hari ini mengagendakan soal pertimbangan DPR-RI terkait amnesti dan abolisi untuk narapidana atau tahanan politik Papua.
