KBR, Jakarta - Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) minta pemerintah memperhatikan nasib Anak Buah Kapal (ABK) enam perusahaan yang izinnya dicabut Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sekjen KIARA Abdul Halim mengatakan, bentuk perhatian itu antara lain pemberian jaminan sosial selama beberapa bulan, hingga mereka mendapatkan pekerjaan kembali. Sebab, jika tidak diperhatikan, maka para ABK itu akan menjadi pengangguran baru.
"Hanya saja kemudian dampak ikutannya harus juga segera diselesaikan. Apa itu? Ada ABKABK kapal yang bekerja di enam perusahaan ini, yang pastinya terancam kehilangan pekerjaan mereka. Dalam konteks ini menjadi penting kemudian data yang dimiliki KKP berkenaan dengan jumlah ABK atau pekerja di penangkapan ikan di enam perusahaan ini, kemudian diberikan intervensi, misalnya ada jaminan sosial." ujar Abdul Halim, Senin (22/6/2015)
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti hari ini mencabut izin belasan
perusahaan perikanan dari 6 grup besar. Antara lain grup Pusaka Benjina Resources (PBR), grup
Maribu dan grup Dwi Karya. Pencabutan ini ia laporkan kepada Presiden Joko Widodo hari ini
juga. Susi beralasan enam perusahaan terbukti bermasalah seperti kasus ilegal fishing dan
masalah pajak.
