KBR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Hukum DPR RI, Benny K Harman mengklaim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyetujui revisi undang-undangnya selama tidak menyentuh soal penyadapan dan kewenangan penuntutan. Kata dia, KPK memberikan setidaknya ada empat poin yang disetujui dan bahkan harus direvisi dalam undang-undang KPK kedepan. Oleh karenanya kata dia, nantinya pihaknya bakal membicarakan bersama dengan pemerintah terkait masalah tersebut.
“Revisi undang-undang KPK adalah sebuah keniscayaan untuk menjamin 4 hal tadi. Pertama untuk menjamin posisi hukum undang-undang KPK sebagai lex specialis, kemudian yang kedua untuk menegaskan kewenangan KPK untuk mengangkat penyelidik dan penyidik sendiri. Kemudian yang ketiga penataan kembali organisasi kelembagaan KPK dan yang keempat menegaskan keberadaan dan kewenangan komite pengawas sebagai bentuk dari internal justice system,” ujarnya kepada wartawan di Gedung DPR (18/6/2015).
Sebelumnya, Pelaksana Tugas
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi menolak keras rencana
pemerintah dan DPR yang bakal merevisi Undang-Undang KPK. Pasalnya menurut dia,
apabila kewenangan penuntutan dan penyadapan direduksi, itu jelas-jelas
pelemahan terhadap KPK. Kata dia, penyadapan pada tahap
penyelidikan menjadi gerbang mengungkap kasus korupsi. Bahkan, penyadapan dapat
dijadikan alat bukti utama untuk mengungkap niat jahat dan keterlibatan
sejumlah pihak dalam dugaan suatu kasus korupsi.
Editor: Rony Sitanggang
