KBR, Jakarta - Bekas Panglima ABRI Wiranto membantah dirinya memberikan instruksi untuk menculik aktivis 1998. Kata Wiranto, dirinya tidak pernah memberikan intruksi penculikan dan kerusuhan dalam menghadapi aksi demonstrasi.
Menurut dia, dirinya bahkan meminta kepada seluruh Jenderal untuk mengusut dan menghukum anggota TNI yang terlibat dalam aksi penculikan aktivis. Ini menyusul adanya tudingan Wiranto memberikan intruksi penculikan aktivis tahun 1998.
Calon Presiden Prabowo Subianto menuding Wiranto ikut terlibat dan memberikan perintah penculikan. Dalam debat calon presiden beberapa pekan lalu, Prabowo menyebut Wiranto ikut memberikan perintah.
"Peristiwa penculikan, bahwa kebijakan panglima ternyat dilanggar, ada prajurit yang melanggar kebijakan itu dan melakukan penculikan. Saya melakukan pengusutan dan penghukuman kepada pihak-pihak yang terlibat penculikan itu. Jadi jangan sampai dicampur adukkan, Panglima sebagai penanggung jawab peredam, pengusut dan penghukum harus bertanggung jawab atas pencuilkan yang dilakukan orang lain," kata Wiranto di Jakarta, Senin (19/6).
Wiranto juag menyebut dokumen Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang merekomendasikan pemecatan terhadap Prabowo Subianto bukan dokumen rahasia. Wiranto menganggap dokumen tersebut sudah menjadi milik publik karena merupakan bagian dari sejarah.
Ia juga mengatakan, keluarnya dokumen DKP di masa kampanye Pemilu Presiden saat ini bukan berasal dari dirinya yang ketika itu menjabat sebagai Panglima ABRI.
"Kalau ada yang menyebut ini sebuah pembocoran rahasia maka hal ini terasa aneh, mengada-ada dan tidak pada tempatnya," kata dia.
Wiranto menambahkan dirinya sudah pernah membuka dokumen DKP pada 1999 dan dimuat di Koran Kompas. Untuk itu, dokumen tersebut bukanlah rahasia karena sudah pernah dibuka ke publik beberapa tahun setelah keputusan.
Ia juga mengatakan, sangat mudah untuk membuktikan kebenaran surat tersebut. Pasalnya, enam orang yang menandatangani surat tersebut masih hidup. Mereka ialah Subagyo HS yang saat itu Ketua DKP, Fachrul Razi sebagai Wakil Ketua DKP dan tiga anggota DKP, Susilo Bambang Yudhoyono, Agum Gumelar, dan Yusuf Kartanegara.
Editor: Pebriansyah Ariefana
