KBR, Jakarta - Pengamat Hukum Tata Negara Refly Harun menilai sikap para menteri yang menolak mundur dari jabatannya saat menjadi tim sukses calon presiden dan calon wakil presiden sebagai sebuah sikap yang tidak etis.
Selain itu para menteri rentan menyelewengkan fasilitas yang diberikan negara saat jadi Timses. Untuk itu, ia tak sepakat jika para menteri itu hanya mengajukan cuti saat jadi Timses. Menurutnya yang terbaik adalah mundur, agar bisa memberikan tradisi politik yang baik. Refly Harun mendesak presiden SBY lebih tegas terhadap para menteri tersebut.
" Dalam hal ini mestinya SBY mengatakan kalau memang enggan mengundurkan diri maka presiden akan memberhentikan. Tapi kadang-kadang dalam bahasa politik ini tidak enak untuk didengar. Karena itu saya kira seharusnya menteri yang bersangkutan cukup tahu diri, ini sebenarnya adalah pesan yang harus segera ditangkap oleh para menteri," ujar Refly Harun kepada KBR, Kamis (5/6)
Sebelumnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta para menteri yang jadi tim sukses pasangan calon presiden untuk mundur dari jabatannya. SBY beralasan, hal itu untuk mencegah konflik kepentingan.
Rabu (4/6) kemarin SBY juga mengeluarkan daftar 10 kementerian yang kinerjanya jeblok karena konsentrasinya terpecah jelang Pemilu presiden. Kementerian itu antara lain, Kementerian Agama, Kemenakertrans dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara. Ia meminta para menteri agar tidak mengabaikan dan meninggalkan tugas pokoknya.
Editor: Luviana
