Setara: Intoleransi Subur Karena Pemerintah Mendukung

KBR, Jakarta - LSM Setara Institute menilai meningkatnya kasus intoleransi karena ada perlindungan dari pemerintah. Peneliti Setara Institute Ismail Hasni mengatakan, selama ini kelompok garis keras bukanlah kelompok yang bermasalah dimata pemerintah.

Jika isu agama terus dibenarkan oleh pemerintah, maka kasus intoleransi akan terus ada dan meningkat.

"Jadi memang dimata pemerintah, mereka bukan kelompok yang bermasalah. Justru mereka bagian dari masyarakat ayng berpartisipasi menjalankan penegakan hukum. Kenapa pemerintah memandang seperti padahal mereka, memasuki pekarangan orang saja menjadi tindak pidana apalagi melakukan pengrusakan. Nah ini yang saya katakan pemerintah berpolitik disini, pemerintah mengunakan instrumen ini untuk alat politik," ujar Ismail.

Dalam survei Alvara Research Center menyatakan organisasi kelompok Islam garis keras yang hidup di Indonesia tidak diminati masyarakat. Hasil tersebut didapat dari survei terhadap kelompok radikal seperti Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan kelompok lainnya menempati posisi buncit.

Direktur Alvara Research Center Hasanuddin Ali mengatakan, masyarakat Indonesia masih meminati Islam moderat seperti Nahdatul Ulama. Dalam penelitian ini NU meraih suara 58 persen.

Hal ini disebabkan masyarakat masih menyukai kelompok Islam moderat daripada kelompok garis keras yang dinilai tak sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia.

Editor: Pebriansyah Ariefana