KBR, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menuding tujuan pers sudah terbelah menjelang Pemilihan Presiden 2014 ini. Ia mengatakan saat ini pers mengalami kesulitan dalam menyajikan pemberitaan yang konstruktif, seimbang, dan netral.
Ia menyebutkan, TV One dan Metro TV menjadi contoh stasiun TV yang memihak salah satu peserta Pilpres 2014. Bahkan dua stasiun TV tersebut sudah melakukannya sejak Pemilihan Legislatif lalu.
"Dalam Pilpres 2014 ini nampaknya, mungkin saya salah, tapi ini bacaan saya, pers dan media massa kita sudah terbelah. Kita simak, yang paling mudah simak Metro TV dan simak TV One,” kata SBY.
“Reporternya ada di depan saya, teman-teman kita para wartawan ada di depan kita. Dia tersenyum dan tertawa, tapi saya tidak akan berhenti bersuara," tambah presiden.
SBY mengatakan, saat ini sudah banyak korban pemberitaan yang tidak akurat dan berimbang di Indonesia. Oleh karena itu presiden mengingatkan pemilik dan pimpinan media massa, bahwa media massa juga milik publik.
Menteri dan Jenderal harus mundur
Masih terkait pilpres, SBY juga mengomentari para menteri dan jenderal TNI yang ikut terlibat kampanye pilpres. Dia meminta mereka untuk mundur jika menjadi tim sukses salah satu capres.
SBY mengatakan, netralitas pemerintah dan TNI dibutuhkan untuk menjaga keamanan dan kelancaran Pilpres tahun ini. Apa lagi, kata dia, keterlibatan Menteri dan Jenderal aktif dalam kampanye Pilpres menyalahi etika demokrasi. Sementara keterlibatan TNI dalam Pilpres sudah jelas dilarang Undang-Undang.
"Ada sejumlah menteri yang harus saya koreksi agar kinerjanya tetap baik. Agar tetap konsentrasi mengurusi kementeriannya, dan bukan yang lain-lain. Dengan demikian Pemilu berlangsung dengan baik, tapi tugas-tugas Pemerintahan juga berlangsung dengan baik.”
“Saya sudah menyampaikan instruksi dan arahan pada pimpinan TNI dan Polri. Bagi jenderal, laksamana, dan marsekal yang ingin aktif dalam Pilpres ini saya persilahkan untuk mengundurkan diri," ujar SBY.
SBY juga meminta gubernur, bupati, dan wali kota untuk mengundurkan diri jika ingin berkampanye pada hari kerja. Ia mengatakan para pemimpin daerah boleh cuti sehari dalam seminggu untuk keperluan kampanye Pemilihan Presiden 2014. Namun cuti tersebut hanya boleh diberikan jika kinerja masing-masing Pemda tidak terganggu.
Salah satu menteri yang aktif dalam kampanye Pilpres 2014 adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar. Selasa lalu, Muhaimin berpidato menjanjikan 12 juta sura pemilih pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam Pilpres 2014 ini.
Editor: Antonius Eko
