KBR, Jakarta - Pemerintah meminta TNI segera menulis buku sejarah TNI sebelum pergantian presiden periode 2014-2019.
Presiden SBY mengatakan percepatan penulisan sejarah reformasi TNI dilakukan supaya banyak saksi hidup yang bisa terkonfirmasi. Bila terus ditunda, ia khawatir sejarah reformasi TNI akan dimanfaatkan oleh Presiden penggantinya bila ditunda penulisannya.
“Saya sudah membaca draf-nya sebuah dokumen sejarah. Saya katakana kepada penyusunnya, mumpung pelakunya sebagian besar masih ada. Karena kalau data atau tulisannya kelirunya, pelakunya bisa melakukan protes,” ujar SBY di Jakarta, Senin (2/6).
Presiden SBY menambahkan buku sejarah reformasi tersebut nantinya akan ditulis Pusat Sejarah TNI. Buku tersebut diharapkan dapat menjadi pembelajaran seluruh jajaran TNI menyikapi politik Indonesia ke depan.
Dengan demikian, dwi fungsi ABRI yang merupakan kesalahan masa lalu tidak terulang kembali.
Editor: Pebriansyah Ariefana
