KBR, Jakarta - Program pengawasan kekayaan laut dengan pesawat tanpa awak (drone) akan lebih efektif dilakukan di wilayah timur Indonesia.
Direktur Eksekutif Nelayan Centre Adi Surya menjelaskan, pengawasan ketat harus dilakukan di bagian timur Indonesia karena potensi perikanan di kawasan tersebut masih tinggi.
Selain itu, potensi pencurian ikan lebih besar terjadi di sana karena minimnya pengawasan dan luasnya daerah perairan yang tidak bisa terjangkau oleh keamanan laut Indonesia.
"Untuk pengawasan ilegal fishing itu prioritas dilakukan di Indonesia bagian timur, karena sumber daya perikanan masih tinggi di Indonesia Timur. Jadi kalau bicara drone, itu adalah Indonesia timur yang menjadi prioritas,” ungkap Adi.
Sebelumnya, dalam debat calon presiden 2014, pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla mengusung visi misi peningkatan sektor perikanan. Dalam program tersebut, Jokowi-JK akan mendorong pengawasan kelautan Indonesia dengan menggunakan pesawat tanpa awak (drone).
Selain itu, pasangan Jokowi-JK juga berjanji membangun sentra-sentra perikanan dan cool storage untuk peningkatan pendapatan negara dari sektor industri perikanan.
Editor: Antonius Eko
