KBR, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didesak memerintahkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mengusut dugaan keterlibatan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dalam politik praktis.
Pengamat Militer, Anak Agung Banyu Perwita menilai, langkah itu untuk mencegah keraguan tentang netralitas TNI. Pasalnya kata dia, jika Presiden SBY tidak bertindak maka akan menimbulkan kecurigaan di masyarakat.
"Presiden kan sebagai Panglima Tertinggi TNI. Jadi dia harus memerintahkan Panglima TNI dan semua kepala stafnya untuk menyelesaikan masalah ini seterang-terangnya. Sebab kalau ini tidak diungkap secara tuntas, ini akan menimbulkan kecurigaan di masyarakat sipil dan di tentara itu sendiri," ujarnya ketika dihubungi KBR (8/6).
Ia juga menambahkan, perintah Presiden SBY itu bahkan dinilai mampu mencegah kejadian serupa meluas di daerah lain.
Sebelumnya warga di kawasan Gambir, Jakarta Pusat mengaku didatangi aparat Babinsa dari Koramil 04 Gambir untuk melakukan pendataan pemilih. Babinsa tersebut disinyalir mengarahkan pilihan capres dari Partai Gerindra yaitu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada Pemilu Presiden, 9 Juli mendatang.
Editor: Quinawaty Pasaribu
