KBR, Jakarta - Majelis Musyawarah Pimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pekan ini bakal membahas soal posisi Suryadharma Ali sebagai Ketua Umum PPP. Hal ini menyusul desakan 24 Dewan Pimpinan Wilayah PPP yang meminta Suryadharma Ali mundur dari posisi Ketua Umum. 24 DPW tersebut antaralain DPW PPP Riau.
Sekretaris Jenderal PPP Romahurmiziy mengaku belum dapat informasi kapan rapat untuk membahas soal posisi Suryadharma Ali tersebut akan digelar. Karena, Majelis Musyawarah PPP memiliki kewenangan sendiri untuk menentukan hal itu. Namun, ia yakin desakan mundur ini tak akan menimbulkan kekisruhan di internal partai seperti yang terjadi beberapa waktu lalu.
"Majelis Musyawarah itu kan memiliki yurisdiksinya sendiri untuk berkumpul. Saya belum mendapatkan informasinya kapan. Mungkin karena kawan-kawan di wilayah itu melihat posisinya itu posisi vital, karena ketua umum itu kan lambang, sehingga mereka menilainya perlu untuk seperti itu. Saya kira beda ya situasinya, karena kalau kemarin kita masih berdebat soal ini tetapi kalau sekarang memang lebih kepada kebutuhan partai, kebutuhan bersama-sama," jelasnya kepada KBR, Rabu (11/6).
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan Menteri Agama Suryadharma Ali sebagai tersangka dugaan korupsi dana Haji di Kementerian Agama 2012-2013. Penetapan tersebut membuat sejumlah internal di kubu PPP mendesak agar bekas Menteri Agama itu segera mundur dari jabatannya. Bahkan politisi senior PPP Mudrick Sangidoe mengatakan, Suryadharma Ali sebaiknya non-aktif dari ketua umum. Meski begitu, secara pribadi, Mudrick mengaku prihatin atas kasus yang menimpa Suryadharma Ali.
Editor: Luviana
