KBR, Jakarta – Lembaga Perhimpunan Indonesia-Tionghoa (INTI) meminta Capres Jokowi untuk menyelesaikan pelanggaran HAM jika terpilih menjadi Presiden. Permintaan tersebut disampaikan dalam temu muka & silaturahmi pasangan Capres-Cawapres 2014 Jokowi-JK di Glodok, Jakarta, Kamis malam (26/6).
Salah satu pendiri INTI, Benny Setiono menyatakan bahwa hingga sekarang mereka masih terkatung-katung dengan nasib para korban Tionghoa dalam peristiwa Mei 1998.
“Ada masa lalu yang sangat mengganjal dan membebani anak cucu Tionghoa. Kami berharap bapak menyelesaikannya tanpa ragu-ragu. Kita dari kalangan Tionghoa selalu terkatung-katung dalam penyelesaian masalah Mei ’98. Kalau masalah kecil saja bisa diselesaikan, mengapa masalah besar tak mau diselesaikan,” kata Benny Setiono.
Jokowi menyatakan bahwa ia mempunyai pengalaman dengan lurah Lenteng Agung, Susan. Menurutnya kasus lurah Susan bisa menjadi contoh bagaimana pemerintah DKI Jakarta yang pernah dipimpinnya tidak mendiskriminasi setiap orang berdasarkan agama atau etnis.
“Semisal kasus Lurah Lenteng Agung, Susan, saya menempatkan dia disana karena kapabilitasnya, bukan karena dia menyuap atau dekat dengan pembesar. Meskipun masyarakat protes karena Susan tidak beragama mayoritas setempat, saya tetap tegas untuk menugaskan Susan di sana. Toh sekarang tidak ada complain mengenai kerjanya disana, baik-baik saja”,”kata Jokowi dalam pidatonya.
Sebelumnya, INTI pernah dikabarkan memberikan dukugannya pada pasangan Prabowo-Hatta, namun Benny menepis kabar itu dan menyatakan bahwa INTI pada dasarnya tidak boleh mendukung salah satu kekuatan politik baik untuk partai ataupun dukungan untuk pasangan Capres-Cawapres.
“Yang kami lakukan hanya memberikan pendidikan politik praktis bagi masyarakat kami secara berimbang agar mereka paham politik,” tegas Benny.
Editor: Luviana
